Pos

REKRUTMEN ENUMERATOR TANGGAL 25 – 27 FEBRUARI 2019

Salam sehat 🤚

Pelaksanaan Rekrutmen Enumerator FKTP dalam rangka Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2019

👩🏻‍💻👨🏻‍💻KRITERIA ENUMERATOR FKTP RIFASKES 2019:

1. Latar belakang pendidikan minimal D3 bidang kesehatan.
2. Di setiap TIM FKTP, salah satu enumerator adalah perawat/bidan.
3. Usia < 45 tahun saat pelaksanaan pengumpulan data Rifaskes 2019 (foto copy KTP).
4. Diutamakan Non PNS, non Pegawai swasta.
5. Untuk PNS/Pegawai Swasta harus mendapat izin tertulis dari atasan langsung.

📃Dokumen yang disiapkan:

1. Biodata/CV
2. Surat lamaran ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado
3. Ijazah yang dilegalizir
4. Fotokopi KTP
5. Sertifikat pernah mengikuti pelatihan sebagai enumerator
6. Foto Copy kartu jaminan kesehatan (BPJS atau asuransi kesehatan lain)
7. Pas Foto Ukuran 4 x 6 (2 lembar)
8. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani, serta keterangan tidak hamil khusus untuk wanita dari Puskesmas setempat
9. Surat Pernyataan bermeterai Rp.6.000
– Tidak sedang menjalani pendidikan
– Tidak terlibat dalam Riset lain
– Bersedia ditempatkan dimanapun
– Bersedia mengikuti seluruh rangkaian penelitian
– Tidak hamil dan bersedia tidak hamil selama pengumpulan data untuk wanita

🗓 Pendaftaran di buka mulai tanggal 25 – 27 Februari 2019 pada saat jam kerja.

🗂Berkas di dalam map, dan dapat diserahkan ke Dinas Kesehatan Kota Manado Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Bidang SDK.

Terima kasih🙏

PEMILIK DAN PIMPINAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN DILARANG MEMPEKERJAKAN TENAGA KESEHATAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN PRAKTIK

Pemilik dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan tenaga kesehatan yang tidak memiliki izin praktik untuk berpraktik pada fasilitas tersebut, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

Disinyalir saat ini, banyak terdapat tenaga kesehatan yang berpraktik pada fasilitas pelayanan kesehatan namun tidak memiliki izin praktik.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sudah menegaskan bahwa pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan tersebut.